PELATIHAN MEKANISME PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, PENYITAAN, PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN TERHADAP OBJEK PAJAK

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk Pasal 1 angka ‘31’ UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan definisi yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Pencegahan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang telah memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif, yaitu masih mempunyai Utang Pajak dalam jumlah tertentu dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Penagihan Pajak, usulan Pencegahan harus dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Usulan Pencegahan harus didahului dengan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan keyakinan bahwa suatu Utang Pajak valid dan Penanggung Pajak yang diusulkan Pencegahan adalah pihak yang menurut kewajaran dan kepatutan harus dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran Utang Pajak.

gijzeling atau penyanderaan adalah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Tindakan ini merupakan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak. Gijzeling sendiri berasal dari bahasa Belanda. Kegiatan penyanderaan pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Lembaga Pusat Kajian Managemen Indonesia (LPKMI) mengundang Bapak/Ibu, untuk dapat mengikuti pelatihan dua hari ini dengan tema : “Pelatihan Mekanisme Pemeriksaan, Penyidikan, Penyitaan, Pencegahan dan Penyanderaan Terhadap Objek Pajak” yang akan di laksanakan pada :